Kartu Pra Kerja, Janji Kampanye yang Kontroversi

Kartu Pra Kerja, Janji Kampanye yang Kontroversi  

Devi Rahma Dona - (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)

Pemerintah bakal mempercepat realisasi program. Kartu Pra Kerja guna mengatasi meningkatnya angka pengangguran akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), imbas mewabahnya virus corona (Covid-19).

Lalu apa saja syarat dan cara mendapatkan Kartu Pra Kerja

Dikutip dari laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (27/3/2020), Kartu Pra Kerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja ter-PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Syarat penerima Kartu Pra Kerja adalah: Warga Negara Indonesia (WNI)Usia minimal 18 tahunSedang tidak mengikuti pendidikan formal Di luar itu, belum ada ketentuan lain syarat mendapatkan Kartu Pra Kerja. Kartu Pra Kerja artinya kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (skilling dan re-skilling).Skilling menyasar bagi pencari kerja berstatus fresh graduate baik baru lulus sekolah maupun kuliah.

BACA : Sikap Masyarakat Kapitalis VS Islam Menghadapi Bencana



Sementara re-skilling menyasar pekerja ter-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atau berpotensi ter-PHK. Pembekalan bertujuan memberikan keterampilan yang berbeda atau baru untuk alih profesi misalnya menjadi wirausaha.

Para pemilik Kartu Pra Kerja nantinya bisa memilih langsung pelatihan atau kursus yang diminati melalui platform digital yang telah disiapkan pemerintah. Akan ada berbagai jenis pelatihan yang disiapkan.

Pelaksaan Kartu Pra Kerja bekerja sama dengan banyak mitra, seperti digital platform, mitra lembaga pelatihan, serta mitra bidang pembayaran. Program ini nantinya mampu membantu para pencari kerja untuk meningkatkan kompetensinya.

Manfaat Kartu Pra Kerja sendiri bisa digunakan untuk pelatihan berbayar, di mana pembayarannya dilakukan dengan Kartu Pra Kerja untuk mengikuti pelatihan online maksimal Rp 3 juta, dan pelatihan offline maksimal Rp 7 juta.

Peserta program Kartu Pra Kerja juga akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang diikutinya, baik online maupun offline. Sementara untuk insentif atau honor, akan ditransfer dalam tiga tahapan dalam bentuk e-wallet.

Bagaimana syarat mendapatkan Kartu Pra Kerja dan tahapannya hingga pelatihan?

1. Daftar di website Kartu Prakerja
Dalam tahapan ini, peserta perlu melakukan penginputan data dan seleksi online.

2. Memilih pelatihan
Peserta bisa memilih pelatihan yang disyaratkan industri. Peserta memilih pelatihan dari layanan SISNAKER dan bayar menggunakan saldo Kartu Prakerja maksimal Rp 3 juta untuk online dan maksimal Rp 7 juta untuk offline.

3. Mengikuti pelatihan
Peserta mengikuti pelatihan di SISNAKER. Di mana pelatihan diselenggarakan secara online maupun offline dan peserta kemudian akan dapatkan sertifikat pelatihan dari lembaga.

4. Berikan ulasan dan rating
Peserta diberikan kesempatan memberikan ulasan dan rating terhadap lembaga pelatihan melalui SISNAKER setelah melakukan proses pelatihan.

5. Mendapatkan insentif
Peserta Kartu Pra Kerja bisa mendapatkan insentif sebesar Rp 500 ribu dan akan ditransfer dalam 3 tahap ke saldo Kartu Pra Kerja.

6. Survei Kebekerjaan
Survei Kebekerjaan dilakukan sebagaifeedback efektivitas program. Survei yang ditanyakan dalam 3 tahap dengan insentif pengisian survei sebesar Rp 150 ribu sebagaifeedbackefektivitas program, kesesuaian pelatihan dan penempatan kerja, dan sebagainya.(https://money.kompas.com/read/2020/03/27/071436826/syarat-mendapatkan-kartu-pra-kerja-dan-bisa-terima-gaji-rp-1-juta-per-bulan?page=2)

Dilaporkan ke Bawaslu
Dilaporkan ke Bawaslu Akibat janji ini, Jokowi pun kembali dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pelapornya adalah Tim Advokat Indonesia Bergerak (TAIB). Jokowi dianggap menjanjikan uang kepada peserta kampanyenya.

"Adapun perbuatan capres nomor urut 01, Pak Jokowi, yang di saat kampanye menjanjikan akan memberikan uang atau materi lainnya berupa gaji atau honor kepada peserta kampanye tersebut, maka patut diduga merupakan pelanggaran kampanye," kata Kuasa Hukum TAIB, Djamaluddin Koedoeboen, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, saat itu.

Selain itu, pelapor juga berpendapat janji Jokowi berpotensi hoaks. Sebab, negara tidak punya anggaran untuk memberikan gaji kepada pengangguran.

Pelapor mengatakan, Jokowi berpotensi Lakukan HOAX.

BACA : Solusi Pragmatis Negeri Demokrasi Kapitalis


Sudah hal pasti yang akan diselesaikan oleh pemerintah daulah Islam, karena SDA dan SDM kita punya sendiri, masyarakat ikut menjadi perataan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dari awal sudah bermasalah, untuk meningkatkan elektabilitas apa pun dilakukan meski dinggap dangan cara yang nekat.

Dengan uang sekian T, pemerintah bisa mencegah membantuan pencegahan virus covid 19. Atau membangun lapangan kerja yang sifatnya lebih urgent. Atau mengadakan pelatihan kerja/skill kepada masyarakat namun gratis, tidak dimintai berapapun. Sebab harusnya negera yang memfasilitasi kebutuhan rakyatnya.

Kembali lagi dengan insentif dari kartu Pra kerja, dengan melakukan pendaftaran, kemudian dibuatkan kartu, setelahnya diberikan insentif yang belum tau jumlahnya berapa. Namun insentif tersebut tidak bisa langsung dinikmati karena akan digunakan untuk membayar biaya pelatihan yang tidak murah pula sebagaimana disebutkan di atas.

Kembali ke Pada Islam

Janji pemberian insentif melalui kartu pra-kerja, merupakan harapan yang telah sejak awal diumbar-umbar pada masa kampanye. Namun dinilai kurang efektif, karena menghabiskan dana dan tidak menjamin seseorang yang mengikuti pelatihan skill kemudian bisa mengimplemantasikannya, atau membuka usaha yang artinya telah mengurang angka pengangguran.

Lapangan Kerja justru lebih efektif untuk mengurangi angka pengangguran, dari dana 10 T, setidaknya sudah beberapa lapangan pekerjaan yang terbangun, dan dapat membantu masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan mereka dapat hidup dengan lebih layak.

Masalah ini akan diselesaikan oleh pemerintah dalam negeri yang mengemban Islam, karena SDA dan SDM kita punya sendiri, dan akan dikelola oleh negara untuk mensejahterahkan masyarakat, tidak akan ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penguasa semi kepentingan pribadi, individu atau asing yang justru membebani dan menyusahkan masyarakat.

Wa Allahu 'Alam Bishowabb

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kartu Pra Kerja, Janji Kampanye yang Kontroversi"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel