Omnibus Law: RUU Cilaka Ada Apa Dibaliknya ?


Oleh Devi Rahma Dona - Mahasiswa Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau

Polemik kebijakan Omnibus Law akhir-akhir ini terus mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara lewat usulan pemerintah untuk menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan. Dari beberapa Rancangan UU ini, ada dua Rancangan UU yang menjadi bahan perbincangan di kalangan akademis maupun masyarakat kelas bawah.

Pertama, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Cipta Lapangan kerja mencakup 11 klaster yaitu penyederhanaan perijinan; persyaratan investasi; ketenagakerjaaan; kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan UMKM; kemudahan berusaha; dukungan riset dan inovasi; administrasi pemerintahan; pengenaan sanksi; pengadaan lahan; investasi dan proyek pemerintahan; dan kawasan ekonomi. Kedua, Rancangan Undang-Undang tentang Perpajakan mencakup 6 pilar yakni pendanaan investasi; sistem teritori perpajakan; subjek pajak orang pribadi; kepatuhan wajib pajak; keadaan iklim berusaha; dan fasilitas pajak.

Kedua, Rancangan Undang-Undang ini menuai pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Di kalangan yang mendukung rencana pemerintah tersebut menyatakan omnibus law sebagai solusi untuk menjawab persoalan tumpang tindih beberapa peraturan perundang-undangan di indonesia. Namun di kalangan penentang (kontra) menganggap bahwa rencana Omnibus Law tersebut sebagai upaya petaka yang akan menguntungkan pihak pengusaha/korporasri saja  dan justru mengabaikan nasib rakyat khususnya buruh. (www.timesindonesia.co.id/)

Bagaimana tidak menjadi polemik, pasalnya pemerintah terkesan tertutup terhadap penyusunan undang-undang kebijakan omnibus law yang sedang digodok oleh pemerintah. Dan pemerintah dianggap menabrak sistem hukum karena telah cacat prosedur tidak memenuhi syarat penyusunan undang-undang tersebut. Sementara yang terjadi  presiden melakukan sentralisasi yang menghilangkan kedaulatan rakyat, karena harusnya rancangan undang-undang ini dibuat oleh DPR yang katanya "wakil rakyat" sebagai jembatan yang mewakiki aspirasi rakyat.

BACA : Cara Ajaran islam menangkal Wabah Penyakit virus corona


Kemudian dalam menyusun/merancang undang-undang harus ada transparansi, partisipasi, keterlibatan publik, dan  stakeholder yang dalam hal ini para buruh agar tak ada kedzoliman yang seakan sengaja ditutup-tutupi demi melancarkan kepentingan karpet merah dengan mudahnya investasi para investor untuk menyelamatkan para kapital pemikik modal.

Selanjutnya berdasarkan draf RUU Cilaka yang beredar (Cipta Lapangan Kerja) dalam kebijakan omnibus law ini dicurigai akan memberi dampak negatig yang akan melukai bahkan merugikan rakyat khususnya kaum buruh.

Menurut Said Iqbal-Presiden KSPI (Konfoderasi Serikat Pekerja Indonesia) setidaknya ada 5 alasan dalam menolak RUU Cilaka ini, yakni terdiri dari;
Pertama, tentang upah perjam, yang artinya akan menghapus sistem upah minimum untuk para buruh yang bekerja satu tahun ke bawah. Sebagai jaring pengaman yang tertuang dalam UU No 13 th 2003 tentang tenaga kerja.

Kedua, akan menghapus sistem pesangon. Lalu muncul pertanyaan, undang-undang ini orientasinya apa ?

Karena dari awal tidak melibatkan serikat buruh. Padahal dalam sebuah negara industri ketika ada produk undang-undang investasi maka kazimnya diiringi dengan produk undang-undang perlindungan tenaga kerja

Ketiga, akan membebaskan penggunaan karyawan kontrak. Dalam hal produksi dan industri. Padahal dalam UU no 13 th 2003 hanya 5 jenis pekerjaan yang dibolehkan.

Keempat, akan menghilangkan jamsos/kesehatan. Karena akan diupah perjam, lalu bagaimana mungkin serikat buruh akan mendapatkan jaminan pensiun. Sementara pendapatan mereka di bawah upah minumum.

Kelima adalah akan menghapuskan efek jera pada pengusaha nakal yang dalam hal ini terlambat atau tidak membayar upah pada pekerja, namun tidak diberi hukuman/dibebaskan. Artinya akan ada hilang kontrol terhadap perlindungan para pekerja.

Setidaknya kekhawatiran yang dirasakan oleh sebagian masyarakat merupakan bukti hilangnya rasa percaya masyarakat pada pemerintah. Kemudian dalam hal ini jika memang benar terjadi ketimpangan orientasi antara pengusaha dan rakyat buruh, tentu merupakan kedzoliman nyata karena ada banyak yang bergantung dibalik buruh ini, misalnya keluarga, anak-anaknya yang berharap perbaikan hidup dan ekonomi demi meneruskan kehidupan yang lebih layak.

Sementara dalam Islam, undang-undang tidak akan dibuat sesuai kepentingan para pemilik modal atau pihak tertentu. Juga tidak dibuat oleh akal manusia yang lemah dan terbatas. Karena dalam Islam, kedaulatan berada pada hukum syarak, bukan di tangab rakyat. Yang dipastikan akan bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah yang berasal dari Allah swt Pencipta Alam Semesta yang mengetahui betuk aturan terbaik untuk hambaNya.

BACA : Pengorbanan adalah Konsekuensi Perjuangan! Demikianlah Generasi Sahabat dalam Meraih Ridho Allah SWT.



Ketika ada permasalahan di tengah masyarakat, maka akan dilayani dan diterima dengan baik bukan ditutupi atau bahkan mengabaikan aspirasi.

Maka sudah tepat sekali kita kembali pada aturan Sang mudabbir dalam menjalani aturan kehidupan. Dan mencampakkan aturan buatan manusia serta sistem yang menaunginya yang berasas sekuler. Yang menjadikan agama sebagai musuh nyata dan membuat peraturan dan kebijakan sesuai kepentingan dan nafsu semata, yang tentu tidak akan membawa pada keadilan dan kesejahteraan.

Wa Allahu 'Alam Bishawab

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Omnibus Law: RUU Cilaka Ada Apa Dibaliknya ?"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel