Solusi Pragmatis Negeri Demokrasi Kapitalis

Solusi Pragmatis Negeri Demokrasi Kapitalis

Oleh Devi Rahma Dona - Mahasiswa Ideologis Lubuklinggau

Presiden Joko Widodo memutuskan meniadakan ujian nasional ( UN) untuk tahun 2020. Hal itu disampaikan Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman melalui keterangan tertulis, Selasa (24/3/2020).

"Keputusan ini sebagai bagian dari sistem respons wabah Covid-19 yang salah satunya adalah pengutamaan keselamatan kesehatan rakyat. Seperti yang telah disampaikan bahwa sistem respons Covid-19 harus menyelamatkan kesehatan rakyat, daya tahan sosial, dan dunia usaha," kata Fadjroel.

Ia menambahkan, peniadaan UN menjadi penerapan kebijakan social distancing(pembatasan sosial) untuk memotong rantai penyebaran virus corona SARS 2 atau Covid-19. Penegasan ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas dengan pembahasan UN, Selasa (24/3/2020), melaluivideo conference.

UN ditiadakan untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) atau setingkat madrasah aliyah (MA), sekolah menengah pertama (SMP), atau setingkat madrasah tsanawiyah (MTs), dan sekolah dasar (SD) atau setingkat madrasah ibtidaiyah (MI).

BACA : Omnibus Law: RUU Cilaka Ada Apa Dibaliknya ?


"Kebijakan peniadaan UN perlu diikuti oleh partisipasi aktif warga dalam penerapan perilaku social distancing, yaitu kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah," lanjut dia.

Jokowi sebelumnya memimpin rapat terbatas ihwal kepastian pelaksanaan ujian nasional tahun 2020 di tengah terjadinya wabah virus corona.

Rapat berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/3/2020). "Siang hari ini akan dibahas kebijakan UN untuk tahun 2020. Kita tahu Covid-19 sangat mengganggu proses pendidikan di Tanah Air dan kita juga telah melakukan belajar dari rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Jokowi saat membuka rapat. (https://nasional.kompas.com/read/2020/03/24/12345181/jokowi-putuskan-ujian-nasional-2020-ditiadakan)

UN itu merupakan salah satu proses evaluasi yang didesain pemerintah untuk mengukur kemampuan siswa. Kalau di KTSP masih menggunakan taksonomi Bloom, yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Tapi kalau di Kurikulum 2013 ada 4, yaitu kompetensi inti terbagi atas religius, sosial, pengetahuan dan keterampilan, UN, yang perlu dikaji lebih mendalam bukan hanya tujuannya, namun prosesnya yang selama ini masih sering terjadi kecurangan. “Semua guru, siswa dan sekolah di negeri ini rata-rata Islam. Jadi, prinsip yang harus dijalankan saat UN adalah keobjektifan dan kejujuran.

Lockdown Ajaran Islam, akan membawa pada kebaikan, dan UN seharusnya tidak hanya dijadikan sebagi formalitas tahunan sebagi bentuk evaluasi siswa tapi juga memang benar-benar jelas tujuannya, dan dilakukaj dengan cara yang benar dan menjungjung tinggi kejujuran.

Islam sangat mendukung UN jika hal itu dilakukan dengan kejujuran, namun memang pada saat ini UN masih menjadi kontroversi bagi sebagian orang karena hasil akhir dari sekolah yang dienyam bertahun-tahun diputuskan dalam 3 hari.

Padahal nilai dari UN tidak bisa menjadi patokan kualitas seorang murid. Salah orientasi, buah sistem pendidikan kapitalis sekuler Kapitalis sekuler telah berhasil menanamkan ide-ide sekuler dalam benak umat, sehingga dalam pendidikan pun orientasinya bukan menuntut ilmu dan mendapatkan ridlo Allah swt, melainkan nilai semata. Yang kelak dengan nilai itu akan dijadikan pijakan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih baik atau misalnya di bangku kuliah, ipk tinggi ini diharapkan dapat membawa oada pekerjaan yang lebih baik dan bergengsi. Namun kosong dalam akhlak dan implementasi.
 

Standar Ganda Demokrasi, Jumlah kematian terbaru dari korban covid-19 sudah mencapai 51 orang sementara pemerintah masih tak lakukan lokcdown.

Pemerintah himbau masyarakat lakukan social distance, tak keluar rumah, dan mengurangi kegiatan berkumpul dan lain-lain. Termasuk kebijakan meniadakan UN adalah juga untuk mengurangi potensi penyebaran virus ini. Tapi di sisi lain, TKA dibiarkan masuk seolah hal itu tak jadi masalah. Padahal harusnya ketika masyarakat tak dibiarkan keluar rumah apalagi daerah untuk menekan jumlah penularan virus covid 19 ini, maka sebaliknya orang luar tak boleh dibiarkan masuk dengan alasan yang sama pula.

Masyarakat dilema, di satu sisi ingin patuhi himbauan sepenuh hati, karena kita semua sadar itu adalah kebijakan yang tepat dan memang seharusnya kita lakukan saat ini. Namun di sisi lain pula pemerintah justru tak ringan tangan memberi jaminan kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan, karena tak semua orang mampu membiayai hidup tanpa harus bekerja sehari-hari.

Dan ini tugasnya pemerintah, harusnya beliau paham dan lakukan itu. Jelas ada udang dibalik batu, dari keengganan pemerintah untuk lakukan lockdown, tentu tak lepas dari pengaruuh para kapital dan pihak asing, sementara kepentingan rakyat terus dipikir-pikir. Dipikir saja tanpa ada pembuktian.

Lockdown Ajaran Islam, akan membawa pada kebaikan, dan UN seharusnya tidak hanya dijadikan sebagi formalitas tahunan sebagi bentuk evaluasi siswa tapi juga memang benar-benar jelas tujuannya, dan dilakukaj dengan cara yang benar dan menjungjung tinggi kejujuran.

Islam akan menanamkan orientasi pendidikan adalah untuk menuntut ilmu, mendapat ridlo Allah dan akhirnya ilmu tadi dapat bermanfaat untuk diri sendiri dan masyarakat secara luas, dalam bentuk pengabdian.

Para guru akan digaji dan diberi jaminan yang menjanjikan. Para siswa akan belajar dan memahami fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai prinsip-prinsip Islam, serta memiliki akhlak yang mulia sebagai kaum terpelajar yang tidak tercerminkan pada saat ini dengan kebobrokan akhlak dimana-mana.

Wa Allahu 'Alam Bisshawwab

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Solusi Pragmatis Negeri Demokrasi Kapitalis "

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel