Kapitalis Maupun Komunis Tak Mampu Membasmi Korupsi Merajalela

Kapitalis Maupun Komunis Tak Mampu Membasmi Korupsi Merajalela  

Oleh Devi Rahma Dona - (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)
 
Gerebek Kediaman Koruptor, Polisi Kaget Temukan 'Gunung Emas' Seberat 13,5 Ton dan Uang Senilai Rp 525 Triliun Disembunyikan di Tempat yang Tak Terduga (Senin, 30 Maret 2020)

Korupsi memang menjadi penyakit para pejabat yang ingin memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Hal ini sudah menjadi hal biasa dikalangan petinggi daerah dan faktanya sudah tidak ditutup-tutupi lagi.

Hukuman yang diberlakukan bagi pelaku korupsipun sudah semakin berat bahkan tindakan hukuman mati untuk membuat kalangan menyimpang itu jera. 'Kegiatan' yang satu ini juga sudah dinyatakan menjadi masalah global yang bisa merugikan orang lain. Apa lagi jika korupsi ini dilakukan oleh pejabat negara, tentunya akan merugikan rakyat negaranya sendiri. Sehingga para koruptor (sebutan untuk orang yang korupsi) pun harus segera ditindak tegas agar tak merugikan. Seperti kasus yang ditemukan baru-baru ini di Tiongkok, di mana seorang koruptor ditangkap dengan penemuan hartanya dalam jumlah mengejutkan.

Menurut Daily Star, Senin (1/10/19) Zhang Qi mantan walikota kota Haikou, Tiongkok kini ditangkap atas tuduhan korupsi. Menariknya polisi menemukan "gunung emas" dengan berat mencapai 13,5 ton dan uang tunai 37 miliar dollar AS (Rp525 triliun) di rumahnya. Zhang Qi adalah seorang mantan walikota dan anggota partai Komunis yang kini sedang mendapat peninjauan oleh Komisi Pengawas Nasional. Atas penemuan itu, dia harus memiliki lebih banyak penjelasan tentang benda bernilai miliar dollar itu.

BACA : Kepentingan Politik Dibalik Bantuan APD dari China


Pejabat China awalnya menggeledah rumah mewahnya di Kota Haikou dan hanya menemukan benda biasa saja. Zhang Qi mantan walikota pemilik emas batangan dan uang tunai. (Dailystar)

Namun, setelah masuk ke dalam ruang bawah tanahnya mereka terkejut menemukan gundukan harta tersebut. Bukti yang ditemukan menunjukkan portofolio besar di rumah mewahnya.

Pejabat ini dianggap melakukan kejahatan ekonomi dan mungkin akan dihukum mati. Emas batangan, dan tumpukan uang adalah benda yang sangat bernilai tinggi, dan termasuk benda mewah. Emas batangan yang ditemukan di rumah Zhang Qi (Dailystar). Beberapa uangnya hanya ditumpuk di lantai, sementara kepingan emas lainnya ada yang dibungkus di tas dan sebagian di rak logam.
Nilai emas murni dengan berat 13,5 ton ini kemungkinan 500 juta dollar AS (Rp7 triliun). Sedangkan uang bernilai 37 milliar dollar AS (sekitar Rp525 triliun) dalam bentuk Dollar, Yuan, dan Euro. Presiden Tiongkok Xi Jinping, telah menjanjikan perjuangan melawan koruptor sebagai kebijakan utama partai Komunis.

Sejak dia memerintah setidaknya 10.000 orang telah didakwa melakukan korupsi sejak 2012, dan dilaporkan sedikitnya 120 pejabat korupsi tingkat tinggi.Mereka termasuk perwira militer dan pejabat eksekutif. (https://pop.grid.id/read/302082912/gerebek-kediaman-koruptor-polisi-kaget-temukan-gunung-emas-seberat-135-ton-dan-uang-senilai-rp-525-triliun-disembunyikan-di-tempat-yang-tak-terduga?page=all)

Korupsi masih menjadi kejahatan dengan angka yamg tinggi, termasuk China dan Indonesia. Meski ideologi komunis lebih menjadi ciri negara China, berbeda dengan Indonesia yang lebih didominasi oleh ideologi kapitalis sekuler, namun sama-sama berorientasi pada materi dan  meniadakan agama dalam menjalankan aturan kehidupanDari banyaknya kasus korupsi yamg kian haru makin merajalela, di sini dapat kita lihat bahwa baik kapitalis maupun komunis tak mampu enyahkan aktivitas mencuri uamg rakyat/negara.

Setidaknya ada dua sebab yang menjadi pemicunya, yang pertama adalah politik berbiaya tinggi. Sehingga menimbulkan hasrat seseorang/kelompok untuk mengembalikan modalnya semasa pencalonan dalam meraih jabatan/kedudukan. Terlebih materi memang menjadi salah satu standar kebahagiaan dua ideologi ini. Dan yang kedua, yakni lemahnya penerapan hukum atas para koruptor. Hingga tidak memberikan efek jera pada pelaku dan tidak adanya tindak pencegahan (preventif) yang dapat menekan jumlah para pelaku koruptor.

Berbeda dengan UU dalam sistem islam,Dalam pemerintahan Islam terdapat larangan keras menerima harta ghulul, yaitu harta yang diperoleh para wali (gubernur), para amil (kepala daerah setingkat walikota/bupati) dan para pegawai Negara dengan cara yang tidak syar’i, baik diperoleh dari harta milik Negara maupun harta milik masyarakat. Pejabat akan memperoleh gaji/tunjangan. Selain itu harta-harta yang diperoleh karena memanfaatkan jabatan dan kekuasaanya seperti suap, korupsi maka termasuk harta ghulul atau harta yang diperoleh secara curang. (Abdul Qadim Zallum, Al amwal fi daulah Khilafah hlm. 118).

Sebagai agama paripurna Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pemerintahan. Dalam pandangan islam seorang pemimpin (khalifah)  serta para pejabatnya harus  menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan Alquran dan as-sunah, bukan berdasarkan kepentingan pribadi atau koloninya.  Selain itu pengangkatan kepala daerah dan pemilihan anggota Majelis Ummah yaitu berkualitas, amanah dan tidak berbiaya tinggi . Kandidat yang akan dipilih juga harus mempunyai kapasitas serta siap juga taat melaksanakan Alquran dan Sunnah. Sehingga secara mayoritas pejabat Negara tidak melakukan kecurangan, baik korupsi, suap maupun yang lain.
Meski begitu tetap ada perangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai negara. Adapun aturan yang diterapkan dalam Khilafah  untuk mencegah korupsi/ kecurangan/ suap adalah sebagai berikut:

Pertama, adanya Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. Untuk mengetahui apakah pejabat dalam instansi pemerintahan itu melakukan kecurangan atau tidak, maka ada pengawasan yang ketat dari Badan Pengawasan/ Pemeriksa Keuangan. (Abdul Qadim Zallum). Khalifah Umar bin Khatthab mengangkat pengawas, yaitu Muhammad bin Maslamah, yang bertugas mengawasi kekayaan para pejabat.

Kedua, gaji yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Negara Khilafah memberikan gaji yang cukup kepada pejabat/pegawainya, gaji mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, bahkan tersier. Di samping itu dalam pemerintahan Islam biaya hidup murah karena politik ekonomi negara menjamin terpenuhinya kebutuhan seluruh rakyat. Kebutuhan kolektif, akan digratiskan oleh pemerintah seperti pendidikan, keamanan, kesehatan, jalan dan birokrasi. Sedangkan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan bisa diperoleh dengan harga yang murah. (Abdurrahman al Maliki, Politik Ekonomi Islam, Bangil: Al Izzah, 2001)

BACA : Solusi Pragmatis Negeri Demokrasi Kapitalis

 

Ketiga, ketakwaan individu. Dalam pengangkatan pejabat/ pegawai Negara, Khilafah menetapkan syarat takwa sebagai ketentuan, selain syarat profesionalitas. Karenanya mereka memiliki self control yang kuat. Sebagai seorang Muslim akan menganggap bahwa jabatan adalah amanah yang harus ditunaikan dengan benar, karena akan dimintai pertanggung jawaban di dunia dan akhirat. Dengan demikian seorang Muslim akan menjadikan amanah/jabatannya itu sebagai bekal masuk surga. ( Ibn Abbas, Tanwir Miqbas Juz II, hlm78)

Keempat, amanah. Dalam pemerintahan Islam setiap pejabat/pegawai wajib memenuhi syarat amanah. Yaitu wajib melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Firman Allah surat Almukminun ayat 8:

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِأَمَٰنَٰتِهِمۡ وَعَهۡدِهِمۡ رَٰعُونَ ٨
Dan sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanat-amanat (melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan janjinya (menepati janjinya baik kepada Allah maupun kepada manusia).(Ibn Abbas Tanwir Miqbas, Tafsir surat Almukminun ayat 8)

Kelima, adanya penerapan aturan haramnya korupsi dan pemberian sanksi yang keras. Khilafah juga menetapkan aturan haramnya korupsi/suap/kecurangan. Hukuman yang keras, bisa dalam bentuk publikasi, stigmatisasi, peringatan, penyitaan harta, pengasingan, cambuk hingga hukuman mati.
Inilah cara yang dilakukan oleh Khilafah Islam agar membuat jera pelaku korupsi/suap/kecurangan selain itu juga sebagai pencegah bagi yang ingin berbuat hal sama. Beginilah hidup dalam aturan Islam, yang mensejahterahkan dan memberikan keamanan bagi rakyat.

Wallahu 'Alam Bishsawaf.



Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Kapitalis Maupun Komunis Tak Mampu Membasmi Korupsi Merajalela"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel