Perbedaan Antara Mengkritisi dan Menghina, Terkait Aturan Yang Baru Polri Terbitkan

Perbedaan Antara Mengkritisi dan Menghina, Terkait Aturan Yang Baru Polri Terbitkan

Oleh Devi Rahma Dona - (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)

Jakarta Mabes Polri mengeluarkan Surat Telegram (ST) terkait penanganan para penyebar hoaks dan penghina presiden saat pandemi virus coronaatau Covid-19. Hal tersebut demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama menghadapi bencana non-alam tersebut.

 Pemprov DKI Data Pekerja Seni Terdampak Covid 19

Surat Telegram itu bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1./2020 tanggal 4 April 2020. Dokumen tersebut ditantangani langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Beberapa hal yang disoroti oleh penyidik Bareskrim Siber Polri adalah penyebaran berita bohong alias hoaks terkait virus corona Covid-19, penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah, dan penipuan penjualan alat-alat kesehatan secara online.

"Laksanakan penegakan hukum secara tegas," bunyi kutipan surat telegram tersebut yang diterima pada Minggu (5/4/2020).

BACA : Siswi SMK Diperkosa 8 Kakak Kelasnya di Lingkungan Sekolah, Negeri Darurat Moral


Untuk pelaku penyebaran hoaks terkait corona dan kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi pandemi Covid-19, penyidik menggunakan Pasal 14 dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kemudian untuk kasus penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah dikenakan Pasal 207 KUHP. Sementara untuk penipuan penjualan alat kesehatan lewat onlineterancam Pasal 45 A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) UU ITE.

Selain itu, Polri juga berkoordinasi dengan para penyedia layanan internet yang akan melakukan perawatan ketahanan akses data selama pandemi virus corona Covid-19.

Banner hoaks

Tangkapan kasus berita bohong alias hoaks terkait virus Corona atau Covid-19 terus bertambah. Polisi menangani sebanyak 72 kasus hingga Jumat (3/4/2020) ini.

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, kasus tersebut merupakan total hasil penanganan jajaran kepolisian di berbagai daerah.

"Kita telah menangani kasus hoaks Covid-19 sejumlah 72 kasus," tutur Argo soal hoaks Corona di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (3/4/2020).

Menurut dia, pengungkapan terbesar sejauh ini ada Polda Jawa Timur sebanyak 11 kasus, dan Polda Metro Jaya dengan 11 kasus hoaks terkait Corona.

"Jawa Barat, Polda Lampung, Bareskrim Polri itu ada 5 kasus," jelas Argo. https://m.liputan6.com/news/read/4219978/polri-terbitkan-aturan-khusus-tangani-hoaks-dan-penghinaan-presiden-terkait-corona?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Polri terbitkan aturan khusus tangani hoaks, penghinaan Presiden terkait corona, dan penipuan penjualan alat kesehatan secara online.

Dalam hal ini pemerintah mengambil langkah untuk mencegah semakin banyaknya kasus hoaks yang merebak di sosial media terkait corona.

Juga penghinaan Presiden terkait corona, menjadi hal yang cukup menarik dibahas, sebab aturan yang diterbitkan justru mengindikasikan seolah pemerintah tak ingin dikritisi atas kebijakan yang diambil atau diberlakukan.

BACA : Kapitalis Maupun Komunis Tak Mampu Membasmi Korupsi Merajalela


Padahal sebagai seorang Presiden pemerintah bisa saja melakukan kebijakan yang tidak tepat sehingga merugikan atau membahayakan masyarakat sepenuhnya, sehingga kebijakannya jika terdapat kekeliruan harus dikritisi sebagai bentuk amar ma'ruf rakyat kepada penguasa.

Kita sepakat bahwa menghina Presiden adalah hal yang tidak pantas dilakukan. Namun jangan sampai aturan yang baru saja diterbitkan ini merampas hak masyarakat untuk melakukan kritik dan saran terhadap pemerintah. Justru ini akan memandulkan hak atau kebebasan mengutarakan pendapat yang selama ini dislogankan oleh demokrasi.

Pemerintah khususnya Polri dalam hal ini harusnya mampu memberi penjelasan secara detail atau spesifikasi poin-poin apa saja yang termasuk kategori menghina Presiden. Hingga tidak ada kesamaran dan membuat seolah pemerintah anti kritik.

Jika ujaran yang dilakukan berisi, penjelasan terhadap fakta kebenaran yang saat ini terjadi, kemudian kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak tepat bahkan merugikan masyarakat, serta saran yang membangun dan solutif maka tidak seharusnya terkategori sebagai ujaran yang menghina Presiden.

Jangan sampai pula akhirnya ini membawa kepanikan baru sekaligus kebingungan di tengah masyarakat, sebab tidak dapat menyalurkan aspirasi mereka secara merdeka.

Islam hadir sebagai agama yang menjungjung tinggi keadilan karena diturunkan oleh Yang Maha Adil. Maka terkait hal ini, jika ada kritikan terhadap Pemerintah atau penguasa maka akan diterima dengan baik dan lapang. Namun tetap memperhatikan aspek akhlak, hingga aspirasi tersebut disampaikan secara baik-baik dan tanpa kekerasan.

Tidak dengan memukul rata semua yang mengkritik, sehingga pemerintah menjadi penguasa yang tidak boleh dikritik dan otoriter, sebab siapa saja yang mengomentari kebijakannya dianggap membangkang dan menghina.

Indahnya jika kita hidup dalam naungan daulah Islam yang mensejahterahkan dan memberikan rasa aman terhadap rakyatnya.

Tentu dengan terlebih dahulu mencampakkan aturan kufur yang meniadakan dan memusuhi aturan aturan Allah sebagai sebaik-baiknya pembuat hukum.

Wa Allahu 'Alam Bisshawwab

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Perbedaan Antara Mengkritisi dan Menghina, Terkait Aturan Yang Baru Polri Terbitkan"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel