Sarat Kepentingan Dibalik Wacana Pembebasan Koruptor Saat Pandemi Covid-19

Sarat Kepentingan Dibalik Wacana Pembebasan Koruptor Saat Pandemi Covid-19
Devi Rahma Dona - (Pegiat Opini Ideologis Lubuklinggau)

Indonesian Corruption Watch (ICW) menyesalkan wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang akan membebaskan narapidana korupsi di tengah mewabahnya virus korona atau Covid-19. Yasonna beralasan, wacana pembebasan 300 koruptor itu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz menilai, pencegahan penularan Covid-19 hanya dalih Yasonna untuk membebaskan koruptor dari Lapas. Menurutnya, wacana pembebasan koruptor merupakan agenda lama Yasonna yang tak kunjung terealisasi.

“Jadi kalau kita melihat ini adalah kerjaan dan agenda yang tertunda sudah sejak lama, corona hanya justifikasi saja. Ini lah sejak lama yang ingin dilakukan yang bersangkutan sejak menjabat Menkumham,” kata Donal dalam video conference di Jakarta, Kamis (2/4).

Berdasarkan catatan ICW, setidaknya sudah lima kali Yasonna melontarkan wacana revisi itu dalam kurun waktu 2015-2019. Empat di antaranya, terjadi pada 2015, 2016, 2017, dan 2019. “Isu yang dibawa selalu sama, yakni ingin mempermudah pelaku korupsi ketika menjalani masa hukuman,” beber Donal.

Donal menyayangkan wacana Yasonna tersebut. Menurutnya, alasan kemanusiaan untuk membebaskan koruptor tidak akan membuat efek jera. “Sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap dari Menteri Hukum dan HAM selama ini tidak pernah berpihak pada aspek pemberantasan korupsi,” tegas Donal.

BACA : Sri Mulyani dan Utang IMF, Rakyat Jadi Tumbal Kesengsaraan


Terpisah, pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar menilai, pembebesan napi korupsi ditengah mewabahnya Covid-19 hanya sebagai dalih dan memanfaatkan kesempatan lada waktu tertentu.

“Jika benar ini Menkumham memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan teretentu. Jika pembatas usianya 75 sampai 80 tahun boleh lah, umur 60 tahun itu orang masih produktif dan energik. Hakim Agung saja pensiunnya 70 tahun artinya dianggap sudah tidak produktif lagi,” urai Fickar.

Seharunya penghukuman kepada koruptor, lanjut Fickar, dapat membuat efek jera. Karena fungsi lembaga pemasyarakatan, selain tempat melaksanakan hukuman juga sebagai tempat pembinaan.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonanga Lay mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Yasonna menilai keputusan itu tak lepas dari kondisi Lapas di Indonesia yang sudah melebihi kapasitas sehingga rawan terhadap penyebaran virus korona. Yasonna merinci, setidaknya empat kriteria narapidana yang bisa dibebaskan melalui proses asimilasi dan integrasi melalui mekanisme revisi PP tersebut.

Kriteria pertama, narapidana kasus narkotika dengan syarat memiliki masa pidana 5 sampai 10 tahun yang sudah menjalani dua pertiga masa tahanan.

“Akan kami berikan asimilasi di rumah. Kami perkirakan 15.442 [terpidana narkotika] per hari ini datanya. Mungkin akan bertambah per hari,” kata Yasonna saat menggelar rapat dengan Komisi III DPR melalui teleconference, Rabu (1/4).

Kriteria kedua, usulan pembebasan itu berlaku bagi narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. “Ini sebanyak 300 orang,” beber politikus PDI Perjuangan ini.

Kriteria ketiga, bagi narapidana tindak pidana khusus yang mengidap sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa tahanan. Namun harus ada pernyataan dari rumah sakit. Terakhir, berlaku bagi narapidana warga negara asing (WNA) sebanyak 53 orang. Namun, wacana ini harus mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/02/04/2020/icw-nilai-yasonna-manfaatkan-pandemi-covid-19-untuk-keluarkan-koruptor/

Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang merebah, di saat semakin banyaknya permintaan masyarakat pada pemerintah untuk lakukan lokcdown, pemerintah justru tetapkan kebijakan Darurat Sipil, meski kini kebijakan tersebut kembali mengalami perubahan.

Adanya karantina wilayah adalah supaya untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19, dengan adanya pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan pihak berwajib. Masyarakat tak bebas keluar masuk wilayah, bahkan dihimbau untuk tetap diam di rumah, mulai dari belajar dari rumah didampingi orangtua, bekerja dari rumah, dan berbagai aktivitas yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, meski tak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Dengan diterapkannya kebijakan yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah setidaknya ikut membantu dalam mencegah penularan virus ini.

Namun anehnya, tiba-tiba bapak Menkumham melayangkan wacana terhadap pembebasan narapidana korupsi (koruptor: sebutan bagi orang yang melakukan korupsi) yang meresahkan masyarakat dan dinilai sangat tidak tepat.

Sebab justru itu tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan sekarang.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sedang merebah, di saat semakin banyaknya permintaan masyarakat pada pemerintah untuk lakukan lokcdown, pemerintah justru tetapkan kebijakan Darurat Sipil, meski kini kebijakan tersebut kembali mengalami perubahan.

Adanya karantina wilayah adalah supaya untuk menekan jumlah penyebaran virus Covid-19, dengan adanya pengawasan yang ketat oleh pemerintah dan pihak berwajib. Masyarakat tak bebas keluar masuk wilayah, bahkan dihimbau untuk tetap diam di rumah, mulai dari belajar dari rumah didampingi orangtua, bekerja dari rumah, dan berbagai aktivitas yang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, meski tak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah.

Dengan diterapkannya kebijakayang mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah setidaknya ikut membantu dalam mencegah penularan virus ini.

Namun anehnya, tiba-tiba bapak Menkumham melayangkan wacana terhadap pembebasan narapidana korupsi (koruptor: sebutan bagi orang yang melakukan korupsi) yang meresahkan masyarakat dan dinilai sangat tidak tepat.

Sebab justru itu tidak berbanding lurus dengan kebijakan yang sedang dilaksanakan sekarang.

Tak hanya itu penolakan juga datang dari Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane beliau mengatakan alasan karena wabah Corona atau dalih apapun untuk membebaskan napi koruptor merupakan kejahatan baru oleh oknum pejabat negara.

"Kok tiba-tiba ada wacana hendak membebaskan napi koruptor dengan dalih wabah Covid 19," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 3 April 2020. Neta menyerukan agar intel KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk menelusuri apakah ada bau korupsi dan suap di balik wacana ini.

Alasannya, selama ini Indonesia sibuk memerangi korupsi bahkan sampai membentuk satu lembaga sendiri untuk memberantasnya, yaitu KPK. Meski KPK sudah dibentuk, nyatanya korupsi di Indonesia masih terjadi bahkan semakin menjadi-jadi.

BACA : Kapitalis Maupun Komunis Tak Mampu Membasmi Korupsi Merajalela

Menurut Neta, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saja belum pernah memaparkan lembaga pemasyarakatan mana yang sudah terpapar virus Corona. Wacana pembebasan napi koruptor, kata dia, menunjukkan Yasonna seolah lupa bahwa korupsi bagian kejahatan luar biasa.

Maka dari sini patut dicurigai memang ada kepentingan dibalik wacana hendak membebaskan para koruptor yang merupakan penjahat berdasi yang merugikan rakyat dan negara.

Sebab bila memang hal ini dianggap mendesak dan penting sekali, maka pilihannya bukan jatuh pada para koruptor, namun pada para napi yang sudah lansia atau 60 th ke atas, sakit-sakitan, narapidana dengan tingkat kesalahan rendah, atau narapidana yang sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Atau menurut perhitungan para ahli yang lebih mengerti perihal ini.

Ini pun jika memang kondisi sudah sangat mengharuskan, karena mengkawatirkan jika tidak dibebaskan akan membawa dampak yang lebih buruk, jadi bukan pilihan dan keputusan yang bisa digamoangkan begitu saja.

Beginilah sejatinya hidup dalam naungan demokrasi kapitalis sekuler, dalam kondisi gawat darurat yang harusnya memprioritaskan urusan rakyat, para pejabat negara malah sibuk dengan lobi-lobian dan kepentingan masing-masing yang terus merugikan masyarakat.

Tentu dalam Islam pengambilan keputusan tidak akan dibuat berdasarkan kepentingan, Al-Qur'an dan sunnah akan selalu jadi standar, sebab jabatan adalah amanah yang berat yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT dan ditanya dengan apa mereka berhukum dalam memimpin sebuah negara. []

Wa Allahu 'Alam Bisshawwab

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Sarat Kepentingan Dibalik Wacana Pembebasan Koruptor Saat Pandemi Covid-19"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel