Solusi Islam Menghadapi Krisis Listrik

Solusi Islam Menghadapi Krisis Listrik

Ditulis oleh Sri Wahyu Anggraini S.Pd (Guru dan Penggerak Opini Ideologis Lubuklinggau)

HASTAGIDN.WEB.ID - OPINI - Tarif listrik yang lebih tinggi bulan ini membuat warga yang banyak mengeluh. Banyak warga yang mengaku sudah menghemat penggunaan listrik dan pemakaiannya sama seperti bulan-bulan sebelumnya.

"Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online atau langsung. Menurut Mulyanto, PLN harus bisa menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing perpelanggan. (http://pks.id/content/tagihan-listrik-melonjak-wakil-ketua-fraksi-pks-pln-mengecewakan-)

Lalu bagaimana jawaban PLN terkait naiknya listrik yang tinggi, "Merespons keluhan-keluhan tersebut, PT PLN (Persero) angkat suara. Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril memastikan seluruh anggapan itu tidak benar. PLN tidak pernah menaikkan tarif listrik karena bukan kewenangan BUMN. "Pada intinya bahwa PLN itu tidak melakukan kenaikan tarif karena tarif itu adalah domain pemerintah.

Kan sudah ada UU yang diterbitkan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Jadi PLN tidak akan berani karena itu melanggar UU dan melanggar peraturan dan bisa dipidana bila menaikkan tarif," ujar Bob dalam konferensi pers bertajuk 'Tagihan Rekening Listrik. "Bob menegaskan kenaikan tagihan listrik pelanggan terjadi karena adanya kenaikan pemakaian dari pelanggan itu sendiri." (https://m.detik.com/finance/energi/d-5043582/pln-beberkan-penyebab-tagihan-listrik-bengkak-lagi).

Diakui naik karena adanya perubahan sistem perhitungan, yang semula berdasarkan angka catat meter, menjadi angka rata-rata.

Dilihat dari fakta di atas, apa yang menyebabkan lonjakan listrik naik?

Sistem Kapitalisme-Neoliberal Biang Kerok Krisis Listrik di Indonesia. Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik, kenaikan tarif listrik dilakukan karena terus meningkatnya subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana subsidi tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk membangun infrastruktur seperti pembangkit listrik, rumah sakit, sekolah, dan jalan raya. Disamping itu karena tingkat elektrifikasi masih rendah maka dibutuhkan dana untuk investasi.

Memang inilah alasan klasik yang senantiasa didengung-dengungkan Pemerintah. Namun alasan ini tentu saja adalah kamuflase semata. Tiap tahun tarif lisrik dinaikkan namun yang kita rasakan layanan publik tetap buruk.

Sementara Pemerintah bisa saja membangun layanan publik yang baik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dengan harga murah bahkan gratis asal memiliki political will. Selain itu kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang terus melonjak tidak bisa dipisahkan dari liberalisasai Kelistrikan yang dimulai sejak "UU Ketanagalistrikan no 20 tahun 2002 disahkan yang menjadi payung hukum legalisasi perampokan terhadap ladang minyak dan gas (migas) di Indonesia.

Akibatnya hampir 80% ladang migas Indonesia dikuasai asing (ugm.ac.id, 26/9/2013)." Pemerintah tidak lebih sebagai regulator dan fasilitator saja, sementara pengeloaan diserahkan pada mekanisme bisnis.

Liberalisasi ini diperkuat dengan UU No. 30 th 2009 tentang ketenagalistrikan. Dilakukan unbundling vertikal (pemecahan secara fungsi, yaitu fungsi pembangkit, transmisi dan distribusi).  Dengan demikian  pembangkit , transmisi dan distribusi hingga ritel/penjualan ke konsumen dapat dilakukan sepenuhnya oleh swasta.

Adapun tingginya tarif listrik ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menyerahkan pengelolaan listrik dan sumber energinya yakni migas dan batu bara kepada swasta asing. Yang hasilnya tidak dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat justru menyengsarakan rakyat. Semua ini berbeda dalam pandangan Islam.

Dalam Islam, listrik merupakan kepemilikan umum yang wajib dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan seluruh rakyat. Listrik masuk dalam kategori ‘api’ atau energi. Sebagaimana Nabi Saw pernah bersabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkata yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Daid dan Ahmad).

Energi listrik berasal dari tambang migas dan batu bara. Barang tambang tersebut juga masuk ke dalam kepemilikan umum sehingga tidak boleh dikomersilkan pengelolaan juga hasilnya. Barang tambang harus dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Negara juga bertanggung jawab secara penuh kebutuhan listrik rakyatnya baik yang mampu maupun kurang mampu.

Terkait kepemilikan umum, Imam at-Tirmidzi meriwayatkan hadis dari penuturan Abyadh bin Hammal. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa Abyad pernah meminta kepada Rasul saw. untuk dapat mengelola sebuah tambang garam. Rasul Shalallahu Alaihi Wassalam lalu meluluskan permintaan itu. Namun, beliau segera diingatkan oleh seorang sahabat,

“Wahai Rasulullah, tahukah Anda, apa yang telah Anda berikan kepada dia? Sungguh Anda telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (mâu al-iddu).” Rasul saw. kemudian bersabda, “Ambil kembali tambang tersebut dari dia.” (HR at-Tirmidzi).

Tindakan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam  yang membatalkan pengelolaan tambang yang sangat besar (bagaikan air yang mengalir) menunjukkan bahwa barang tambang yang jumlah sangat besar tidak boleh dimiliki oleh pribadi, karena tambang tersebut merupakan milik umum.

Oleh karena itu, negara tidak boleh menyerahkan penguasaan dan pengelolaan listrik juga bahan baku pembangkit listrik kepada swasta apalagi asing. Hal ini karena listrik dan barang tambang yang jumlahnya sangat besar adalah milik umum yang harus diperoleh masyarakat dengan harga murah bahkan kalau perlu gratis.

Sayangnya semua itu tidak didapatkan dalam sistem kapitalis sekuler hari ini. Sistem seperti ini hanya ada dalam Islam, yakni sistem negara yang menerapkan islam secara kaffah.

Wallahu a‘lam bis-shawab.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "Solusi Islam Menghadapi Krisis Listrik"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel